Eutanasia

Eutanasia atau euthanasia. Pernah mendengar kata tersebut? Kata ini boleh jadi bukan sebuah hal yang akrab di telinga masyarakat luas, terutama di Indonesia.

Istilah eutanasia diambil dari kata dalam bahasa Yunani, euthanatos, yang berarti mati mudah atau easy death. Menurut KBBI, eutanasia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang ataupun hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.

BBC.co.uk menggolongkan eutanasia menjadi dua berdasarkan cara pelaksanaannya, yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia dikategorikan sebagai aktif ketika kematian terjadi melalui sebuah aksi, misalnya pemberian obat pain-killer dalam dosis tinggi, atau tindakan suntik mati. Sedangkan eutanasia pasif adalah ketika kematian terjadi melalui prosedur withdrawing treatment, misalnya dengan mematikan mesin yang membuat pasien bertahan hidup, atau prosedur withholding treatment, misalnya dengan tidak melanjutkan proses pengobatan atau pembatalan operasi yang mungkin bisa menangguhkan kematian pasien.

Berdasarkan motifnya, eutanasia dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Voluntary, yang berarti eutanasia dilakukan atas permintaan dari pasien secara sadar
2. Non-voluntary, yang berarti eutanasia diputuskan ketika pasien dalam keadaan tidak sadar, atau tidak bisa melakukan pengambilan keputusan karena alasan tertentu, misalnya ketika pasien adalah seorang bayi
3. Involuntary, yang berarti eutanasia tetap dilakukan ketika pasien sebetulnya memilih untuk tetap bertahan hidup namun karena pertimbangan lain eutanasia tetap dilakukan.

Di Indonesia, pelaksanaan eutanasia (secara legal lewat proses hukum, meskipun sebetulnya prakteknya sudah banyak dilakukan di grassroot, sadar maupun tidak) baru sampai pada munculnya beberapa kasus pengajuan permohonan eutanasia. Permohonan pelaksanaan eutanasia pun merupakan sebuah hal yang ‘salah’, karena meskipun tidak disebutkan secara langsung, menurut hukumonline.com eutanasia berbenturan dengan Pasal 344 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa merampas nyawa orang lain dengan permintaan dari orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.

Sementara di luar negeri, khususnya Eropa, tindakan eutanasia sering ‘dilarikan’ ke Swiss yang notabene melegalkan proses eutanasia. Bahkan, dikutip dari Dailymail.co.uk, studi yang dilakukan oleh University of Bern di tahun 2004 menunjukkan bahwa lebih dari 200 orang penduduk Britania Raya melakukan eutanasia di Swiss selama satu dekade terakhir! Hal ini banyak disebabkan pula karena pelaksanaan eutanasia dilarang di Britania Raya dengan ancaman penjara hingga 14 tahun bagi pihak yang membantu proses eutanasia tersebut.

Salah satu ponten penting dalam perdebatan mengenai eutanasia adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Masing-masing negara memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hal ini. Swiss merupakan salah satu negara yang melegalkan pelaksanaan eutanasia, Swiss memberikan lampu hijau bagi eutanasia sejak era 1940-an, namun pelaksanaannya tidak boleh dilakukan langsung oleh medical doctor, hanya berupa pendampingan saja. Diungkapkan oleh Exitinternational.net, menurut hukum yang berlaku di Swiss assisting suicide merupakan pelanggaran terhadap Artikel 115 dari Swiss Penal Code yang menyebutkan bahwa tindakan assisting suicide adalah tindakan kriminal, jika dan hanya jika motif sang pengeksekusi adalah keinginan pribadi. Namun, di sisi lain hukum di Swiss juga menyatakan bahwa ‘permissibility of altruistic assisted suicide cannot be overridden by a duty to save life’, sehingga bisa dikatakan apabila motif dari pelaksanaan eutanasia adalah non-selfish atau altruistic, eutanasia tidak bisa ditolak menggunakan alasan kewajiban untuk menyelamatkan nyawa seseorang.

Berkebalikan dengan di Swiss, di Indonesia pelaksanaan eutanasia menemui jalan buntu karena dianggap tidak sesuai dengan pelaksanaan pasal 344 KUHP dan pandangan negara mengenai penegakan hak asasi manusia. Pelaksanaan eutanasia dinilai sebagai pelanggaran terhadap pandangan negara yang tertuang dalam Tap MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, serta pelanggaran terhadap UUD 1945 pasal 28A mengenai hak asasi manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berdasarkan undang-undang dan Ketetapan MPR tersebut, jelas bahwa Indonesia tidak menyetujui prosedur eutanasia. Dan jelas bahwa eutanasia dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena tidak memberikan kesempatan bagi pasien untuk mempertahankan hidupnya.

Jadi, bagaimana menurutmu?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s